Dandim 0719/Jepara Hadiri Rakor Terkait Pengelolaan Aset Negara

JEPARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jepara kembali melakukan rapat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Rabu (14/9/2022). Hal ini sebagai tindak lanjut rapat koordinasi pencegahan korupsi terkait pengelolaan aset negara, Kamis, (8/9/2022) lalu. 

 

Baca juga: Lestarikan Budaya Bangsa, Korem 071/Wijayakusuma Gelar Komsos Kreatif Melalui Pencak Silat

Bertempat di Ruang Vidcon Sekretariat Daerah Jepara, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta, Komandan Kodim 0719/Jepara Letkol Inf. Mokhamad Husnur Rofiq, S.I.P., Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Jepara Kompol Berry, Kepala Kejaksaan Negeri Jepara Muhammad Ichwan, Sekretaris Daerah (Sekda) Jepara Edy Sudjatmiko, serta perwakilan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

 

Baca juga: Dukung Percepatan Herd Immunity, Polda Jateng Targetkan Vaksinasi 49.700 Dosis Per Hari

Dalam kesempatan tersebut, PJ Bupati Jepara, Edy Supriyanta memohon bantuan KPK agar didampingi terkait sengketa kepimilikan lahan di beberapa fasilitas umum. Utamnya akses jalan baru menuju Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati. Pasalnya pada akses tersebut telah didirikan bangunan tanpa izin yang menjadi sengketa.

 

Baca juga: Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pangdam IV/Diponegoro Bersama Segenap Unsur Forkopimda Jateng Ikuti Upacara Secara Virtual

“Kita sudah berikan surat teguran kedua kepada yang bersangkutan dan mendirikan pos keamanan disekitar area tersebut, ” ucap Edy.

 

Baca juga: Sepanjang 2021 Kapolda Jateng Berikan Penghargaan Pada Puluhan Warga Masyarakat

Hal itu dilakukan bersama Satpol PP,  TNI dan Polri agar menjaga kondusivitas dan permasalahan sengketa tidak meluas sehingga pembangunan akses jalan tidak terhambat. Sengketa lahan tersebut juga telah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah dengan sebagai tergugat dan telah masuk ke proses penyelidikan. Permasalahan terjadi karena pihak penggugat merasa memiliki hak tanah berdasarkan kepemilikan akta jual beli dan sertipikat HM.454.

 

Baca juga: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H., M.H Luncurkan e-Sadewa

Sementara itu, Sekda Jepara Edy Sudjatmiko menyampaikan bahwa lahan tersebut dihibahkan oleh PLTU Tanjung Jati melalui sertipikat hak pakai sejak tahun 2015 berupa sungai dan jalan. Jalan tersebut awalnya berupa tanah dan akan dibangun oleh PLTU sebagai akses keluar masuk juga bisa digunakan oleh jalan umum warga.

 

“Dari dulu tidak ada masalah dan gugatan, namun ketika ini beroperasi mulai muncul gugatan seperti ini, ” ujarnya.

 

Direktur Koordinasi Supervisi III KPK Bahtiar Ujang Purnama berkomitmen akan mendampingi dan membantu proses hukum semaksimal mungkin. Ia juga menyarankan agar Pemkab Jepara melakukan diskusi bersama pihak penggugat untuk mencari solusi bersama.

Baca juga: Polri: Rekrutmen Anggota dari Santri hingga Hafiz Quran Akan Terus Dilakukan

 

“Coba undang penggugat untuk berdiskusi, bisa di Provinsi saja. Nanti kami akan hadir mendampingi”, ujarnya.

 

Redaktur        :Jatmiko/Pendim.